·ÉËÙÖ±²¥

Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Melalui instruksi tersebut, pemerintah kini melakukan pemangkasan anggaran besar-besaran pada APBN 2025.

Salah satu pos anggaran yang bakal dihemat adalah belanja alat tulis kantor (ATK). Terlebih, biaya untuk ATK tersebut pernah menelan anggaran mencapai Rp 44 triliun.

Dilansir dari detikFinance, Prabowo berencana melakukan penghematan besar-besaran untuk anggaran negara tahun ini hingga sebesar Rp 306,69 triliun. Sekitar Rp 256,1 triliun di antaranya akan dipangkas dari belanja kementerian dan lembaga.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga sudah merilis surat edaran S-37/MK.02/2025 untuk menindaklanjuti Inpres Prabowo tersebut. Surat itu disebar kepada seluruh menteri dan kepala lembaga. Surat itu juga ditujukan kepada Kapolri, Jaksa Agung, hingga pimpinan kesekretariatan lembaga negara.

Di dalam surat tersebut, Sri Mulyani mencantumkan daftar 16 item belanja yang harus ditinjau ulang dan dihemat. Mulai dari pembelian alat tulis dan kantor hingga kegiatan seremoni disebutkan sebagai item yang harus dipangkas pembelanjaannya.

"Identifikasi rencana efisiensi meliputi belanja operasional dan non operasional sekurang-kurangnya terdiri dari atas item belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II," tulis Sri Mulyani dalam surat tersebut.

Adapun, belanja ATK menjadi pos anggaran yang paling besar untuk dihemat pengeluarannya oleh pemerintah. Efisiensi untuk pos belanja alat tulis kantor dilakukan mencapai 90 persen dari anggaran awal.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pernah menyatakan pos anggaran ATK menjadi sasaran efisiensi. Sebab, ia menyebut biaya alat tulis kantor saja bisa menelan anggaran Rp 44 triliun. Dasco mengatakan anggaran sebesar itu kurang efisien dan perlu dihemat.

"Yang saya kemarin ikuti adalah pengeluaran ATK untuk seluruh kementerian dan lembaga ini jumlahnya Rp 44,4 triliun," kata Dasco di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Selain alat tulis kantor, pos belanja berikutnya yang harus dihemat menurut SE Sri Mulyani adalah belanja percetakan dan suvenir dengan penghematan mencari 75,9 persen dari anggaran awal. Berikutnya, ada sewa gedung, kendaraan, dan peralatan yang harus dihemat sampai 73,3 persen.

Berikut daftar 16 pos anggaran yang harus dihemat kementerian dan lembaga menurut SE yang dikeluarkan Sri Mulyani:

1. Alat tulis kantor (ATK): 90 persen.
2. Percetakan dan souvenir: 75,9 persen.
3. Sewa gedung, kendaraan, dan peralatan: 73,3 persen.
4. Belanja lainnya: 59,1 persen.
5. Kegiatan seremonial: 56,9 persen.
6. Perjalanan dinas: 53,9 persen.
7. Kajian dan analisis: 51,5 persen.
8. Jasa konsultan: 45,7 persen.
9. Rapat, seminar, dan sejenisnya: 45 persen.
10. Honor output kegiatan dan jasa profesi: 40 persen.
11. Infrastruktur: 34,3 persen.
12. Diklat dan bimbingan teknis (bimtek): 29 persen.
13. Peralatan dan mesin: 28 persen.
14. Lisensi aplikasi: 21,6 persen.
15. Bantuan pemerintah: 16,7 persen.
16. Pemeliharaan dan perawatan: 10,2 persen.

Artikel ini telah tayang di detikFinance. Baca selengkapnya