·ÉËÙÖ±²¥

Pembangunan kantor wali kota Mataram di Jalan Gajah Mada, Jempong, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), dipastikan mengalami keterlambatan. Hingga saat ini, proses lelang proyek pembangunan kantor tersebut belum juga tuntas.

"Seharusnya (sudah ada di tahap tender), tapi sekarang agak molor," kata Wali Kota Mataram Mohan Roliskana saat dikonfirmasi di kantor wali kota, Rabu (9/4/2025).

Berdasarkan rencana awal, Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram seharusnya sudah menandatangani kontrak dengan pihak pemenang lelang agar pembangunan tahap pertama senilai Rp 58 miliar bisa segera dimulai.

"Tadi Bu Lale (Kadis PUPR Kota Mataram Lale Widiahning) menyampaikan bahwa ini segera dan insyallah tidak mengganggu proses administrasi. Saya serahkan sepenuhnya kepada tim untuk mempersiapkan (pembangunan) itu sematang mungkin berkaitan dengan regulasinya, aturan-aturannya serta timeline-nya. Yang terpenting targetnya di pengujung tahun ini harus sudah rampung sesuai dengan anggaran Rp 58 miliar (tahap pertama)," tegas Mohan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Lale Widiahning, memastikan pembangunan tetap berjalan meskipun molor dari jadwal. Tahap awal dimulai dengan penataan area luar kantor, termasuk infrastruktur pendukung.

"Kami (sedang) tata landscape (area luar lahan kantor wali kota), misalkan area jembatan (di depan lahan kantor) akan ditata agar bisa nyambung dengan kantor wali kota," katanya.

Jembatan yang berada di depan monumen Kota Mataram akan dilebarkan dengan bentang empat meter dan lebar enam meter. Penataan jembatan ini akan menggunakan dana pembangunan tahap pertama.

"Bentangnya sekitar 4 meter dan lebar 6 meter, agar bisa keluar masuk mobil," jelasnya.

Pembangunan kantor wali kota Mataram menjadi salah satu program prioritas Pemkot Mataram pada tahun ini. Kantor yang saat ini digunakan di Jalan Pejanggik dinilai sudah tidak representatif untuk menunjang pelayanan publik dan operasional pemerintahan.

Sebagai informasi, total anggaran pembangunan kantor baru ini mencapai Rp250 miliar, dengan luas lahan sekitar tiga hektare. Lokasinya berada tidak jauh dari monumen Kota Mataram di Jalan Gajah Mada.

Sebelumnya, DPRD Kota Mataram telah mendorong agar pembangunan kantor wali kota segera direalisasikan sesuai target. Sekretaris Komisi III DPRD Kota Mataram, Rino Rinaldi, mengingatkan agar pelaksanaan proyek tidak mengalami hambatan berarti.

"Harapan saya semua dikerjakan tepat waktu, terkait hal-hal yang menjadi halangan, semoga itu tidak berpotensi terhadap pekerjaan atau mengurangi baik waktu, target, hingga fisik," ujarnya.

Rino menegaskan pentingnya percepatan pembangunan kantor wali kota sebagai ikon baru Kota Mataram.

"Ini (pembangunan kantor) nggak boleh main-main, karena ini wajah Kota Mataram. Kemegahan ada di sana, kemewahan masyarakat terwakili juga di sana," jelasnya.