Manggarai Barat -
Pariwisata Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), menghasilkan Rp 55 miliar lebih dari pungutan tiket masuk dan kegiatan wisata di berbagai destinasi di daerah tersebut pada 2024.
Cuan pariwisata itu mengalir deras ke Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 53 miliar lebih. BTNK adalah pengelola kawasan Taman Nasional Komodo (TNK) yang memungut berbagai jenis tiket masuk ke destinasi favorit wisatawan tersebut.
Adapun yang diterima Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Manggarai Barat hanya Rp 2,6 miliar lebih. Uang itu diterima sebagai pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata tahun 2024.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Cuan Rp 2,6 miliar lebih itu hasil pungutan tiket masuk di sejumlah destinasi di luar kawasan Taman Nasional Komodo. Destinasi itu dikelola Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan (Parekrafbud) Kabupaten Manggarai Barat.
Cuan pariwisata dari pungutan tiket masuk itu sangat bergantung pada jumlah kunjungan wisatawan. Harga tiket yang dipungut BTNK dan Disparekrafbud juga berbeda. Harga tiket masuk lebih besar ke Taman Nasional Komodo.
Ada 411.349 wisatawan yang pelesiran ke Manggarai Barat sepanjang 2024. Sebagian besar mengunjungi Taman Nasional Komodo sebanyak 334.206 orang. Hanya 77.143 wisatawan yang mengunjungi sejumlah spot wisata yang dikelola Disparekrafbud Manggarai Barat di luar kawasan TNK.
Kepala Disparekrafbud Kabupaten Manggarai Barat Stefanus Jemsifori menjelaskan PAD Manggarai Barat dari pariwisata nilainya kecil karena daerah itu tak lagi memungut tiket masuk di Taman Nasional Komodo. Padahal hasil pungutan tiket masuk di Taman Nasional Komodo sebelumnya bisa menyumbang 40 persen PAD Manggarai Barat.
"Sejak Januari 2024 Pemerintah Kabupaten Manggarai sudah tidak mendapat sesuatu dari dalam kawasan (TNK)," kata Stefanus di Labuan Bajo, Minggu (19/1/2025).
Tiket masuk di Taman Nasional Komodo sebelumnya dipungut oleh BTNK dan Disparekrafbud Manggarai Barat. Sejak Mei 2023, Pemkab Manggarai Barat menghentikan pungutan tiket masuk wisatawan di TNK.
Keputusan penghentian pungutan retribusi daerah di Taman Nasional Komodo diambil Pemkab Manggarai Barat sebagai tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK). BPK menilai ada pungutan ganda kepada wisatawan yang berkunjung ke TNK. Rekomendasi BPK itu kemudian dilanjutkan oleh KLHK kepada Pemkab Manggarai Barat melalui BTNK.
Pada 2022, tahun terakhir Pemkab Manggarai Barat memungut tiket masuk di TNK, menyumbang Rp 8,7 miliar untuk PAD Manggarai Barat. Kunjungan wisatawan tahun itu ke Taman Nasional Komodo jauh lebih sedikit dari 2024, hanya 144.724 orang.
Cuan pariwisata yang diterima Pemkab Manggarai Barat pada 2024 juga merosot dari tahun sebelumnya karena berkurang jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke destinasi yang dikelola Pemkab setempat. Pada 2023, ada 93.220 wisatawan yang mengunjungi destinasi di luar TNK.
Pemkab Manggarai Barat mendapat cuan pariwisata 2024 dari retribusi tiket masuk di enam destinasi di luar kawasan Taman Nasional Komodo. Yakni Gua Batu Cermin Rp 818 juta lebih, Gua Rangko Rp 681 juta lebih, Cunca Wulang Rp 228 juta lebih, Puncak Waringin Rp 244 juta lebih, Ngalor Kalo Rp 38 juta lebih, Diving Rp 446 juta lebih, dan snorkeling Rp 224 juta lebih.
Adapun cuan Taman Nasional Komodo yang dipungut BTNK pada 2024 meningkat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada 2023, PNBP Taman Nasional Komodo sebesar Rp 41 miliar lebih dan 2022 sebesar Rp 20 miliar lebih. Seluruh perolehan PNPB itu disetorkan ke kas negara melalui Kementerian Kehutanan.
Kepala Balai Taman Nasional Komodo Hendrikus Rani Siga menjelaskan PNBP di Taman Nasional Komodo diperoleh dari pungutan tiket masuk. Selain itu ada pungutan aktivitas wisata hingga penggunaan drone dan film di dalam kawasan Taman Nasional Komodo.
Hengki -sapaan Hendrikus- menjelaskan melonjaknya PNBP itu karena meningkatnya kunjungan wisatawan ke Taman Nasional Komodo pada 2024. Selain itu ada kenaikan tiket masuk di Taman Nasional Komodo, yang berlaku mulai Oktober 2024.
"Jumlah kunjungan meningkat cukup tinggi. Kenaikan tiket juga mempengaruhi peningkatan PNBP," kata Hengki.
"Pembukaan penerbangan langsung dari luar negeri juga turut mendongkrak," lanjut dia.
Hengki menjelaskan PNBP terbesar tahun 2024 diperoleh pada Agustus mencapai Rp 7,1 miliar. Pada bulan tersebut kunjungan tertinggi wisatawan ke Taman Nasional Komodo pada 2024.
Diketahui, sebanyak 334.206 wisatawan mengunjungi Taman Nasional Komodo sepanjang 2024. Kunjungan wisatawan itu meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 300.488 orang. Kunjungan wisatawan ke Taman Nasional Komodo sepanjang 2024 masih didominasi oleh wisman sebanyak 226.948 orang. Adapun wisnus sebanyak 107.258 orang.
Jurus Pemkab tingkatkan PAD klik halaman berikutnya
Fokus Tata dan Kembangkan Desa Wisata
Disparekrafbud Manggarai Barat kini fokus menata dan mengembangkan desa-desa wisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan mendongkrak PAD Pemkab Manggarai Barat. "Sejak dilantik jadi Kadis (Parekrafbud) Februari (2024), kami fokus penataan dan pengembangan desa wisata. Pada 2024 kami melahirkan program inovasi yang namanya Fasmadewi (fasilitasi masyarakat desa wisata)," kata Stefanus, Minggu (19/1/2025).
Dua desa yang menjadi program Fasmadewi 2024 yaitu Wae Lolos dan Ngalor Kalo. Stefanus akan menambah dua spot baru lagi pada 2025, yaitu Wae Lolos dan Ngalor Kalo.
Jumlah kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo dihitung dari jumlah kunjungan wisatawan ke Taman Nasional Komodo dan wisatawan yang pelesiran ke sejumlah destinasi di luar TNK. TNK dikelola oleh BTNK. Spot-spot wisata di luar kawasan TNK dikelola Disparekrafbud Kabupaten Manggarai Barat.
Kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo menurun pada 2024 karena berkurangnya kunjungan wisatawan ke destinasi di luar TNK. Adapun kunjungan wisatawan ke TNK meningkat pada 2024.
Terkait PAD yang melorot, selain karena kunjungan wisatawan menurun, juga disebabkan Pemkab Manggarai Barat tak diperbolehkan lagi memungut retribusi tiket masuk wisatawan di TNK sejak Mei 2023.
Stefanus mengatakan penghentian pungutan tiket masuk wisatawan di TNK oleh Pemkab Manggarai Barat menjadi momentum untuk menata dan mengembangkan destinasi-destinasi yang ada di luar TNK.
"Pemerintah Kabupaten Manggarai sudah tidak mendapat sesuatu dari dalam kawasan (TNK). Untuk situasi ini ada hal positif yang diambil Pemda, mungkin ini momennya Pemda meningkatkan penataan dan pengembangan semua kawasan di luar TNK. Selama ini Pemda masih tergantung PAD-nya ke dalam kawasan sehingga kurang fokus memperhatikan destinasi di luar kawasan," jelas Stefanus.
"Dengan kebijakan ini saya ambil positifnya, ini peluang Pemda menjemput tamu bawa keluar kawasan TNK sehingga diikuti peningkatan, penataan, pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya di luar kawasan," lanjut dia.
Selain Wae Lolos dan Ngalor Kalo, Disparekrafbud Manggarai Barat juga sudah menata dan mengembangkan Pantai Mberenang di Kecamatan Lembor, sebagai salah satu spot wisata baru dan sumber PAD baru. Disparekrafbud Manggarai Barat sudah membangun sarana amenitas di pantai Mberenang, yaitu fasilitas yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan di destinasi tersebut. Launching Pantai Mberenang direncanakan pada Februari mendatang.
"Itu kantong-kantong PAD ke depan," ujar Stefanus.
Ia mengatakan ada 94 desa wisata di Manggarai Barat yang akan ditata dan dikembangkan menjadi destinasi baru di luar TNK. Pengembangan desa wisata itu dilakukan secara bertahap ke depan.
"Itu karena kami menyadari kami sudah tidak dapat (PAD) dari Taman Nasional Komodo. Tidak ada jalan lain, ini kesempatan emas bagi kami untuk menata 94 desa wisata yang ada di Manggarai Barat yang mungkin tidak bisa kami dengan membolak-balik telapak tangan untuk mengurusnya," kata Stefanus.
Ia menilai PAD Manggarai Barat sebelumnya memiliki ketergantungan cukup lama dari retribusi wisatawan di TNK sehingga destinasi di luar kawasan itu kurang dikembangkan dengan maksimal. Menurut dia sekarang saatnya serius mengembangkan desa-desa wisata setelah pungutan di TNK dihentikan pada 2023.
"Mungkin kami Pemda punya ketergantungan besar pada kawasan Taman Nasional Komodo karena kami dapat 40 persen PAD dari Taman Nasional Komodo sehingga kami kehilangan momen untuk memikirkan destinasi yang ada di luar kawasan Taman Nasional Komodo," kata Stefanus.
"Tapi dengan kebijakan yang lahir di 2023 oleh pemerintah pusat (Pemda tak boleh pungut retribusi di TNK), saya lihat positif, untuk jangka panjangnya, ini momen Pemda menata desa wisata. Karena kami punya desa wisata, punya wisata alam, wisata budaya, punya wisata religi, kesenian tradisional dll. Kami di dinas ke depan fokus pengembangan dan penataan desa wisata," tegas dia.
Adapun destinasi yang sudah ditata dan menjadi sumber PAD Manggarai Barat selama ini, yaitu Gua Batu Cermin, Gua Rangko, Cunca Wulang, Puncak Waringin, Ngalor Kalo, dan aktivitas snorkeling dan diving di luar kawasan Taman Nasional Komodo.
"Lokus-lokus diving dan snorkeling di luar kawasan saya sebut saja Menjerite, Kelor, Kanawa, Sebayur, Bidadari dan Sabolo," terang Stefanus.
Diketahui kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo pada 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Tercatat sebanyak 411.349 wisatawan berkunjung ke Labuan Bajo sepanjang 2024, turun dari 423.847 wisatawan pada 2023.
Pada 2024, sebanyak 334.206 wisatawan mengunjungi TNK, sementara 77.143 wisatawan mengunjungi spot wisata di luar TNK. Meskipun kunjungan ke TNK meningkat dibandingkan 2023, penurunan tajam kunjungan ke destinasi di luar TNK menyebabkan total kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo menurun. Pada 2023, destinasi di luar TNK mencatat 93.220 kunjungan wisatawan.
Kunjungan wisatawan yang melorot di destinasi di luar TNK itu menyebabkan PAD Manggarai Barat tahun 2024 dari retribusi wisatawan hanya Rp 2,6 miliar lebih. Cuan pariwisata Labuan Bajo mengalir deras ke BTNK sebesar Rp 53 miliar lebih.
Simak Video "Polemik Penutupan Taman Nasional Komodo"
.webp)
