·ÉËÙÖ±²¥

BPBD Kota Cimahi dihadapkan pada ganjalan minimnya SDM dan fasilitas penunjang di tengah tingginya potensi kebencanaan yang mengintai wilayah dengan tiga kecamatan itu.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Cimahi, Fithriandy Kurniawan mengatakan sesuai hasil audit kinerja yang dilakukan Inspektorat Kota Cimahi, idealnya personel Unit Reaksi Cepat (URC) BPBD Kota Cimahi sebanyak 33 personel.

"Idealnya itu 33 personel, dengan setiap 1 regu sebanyak 10 orang ditambah 3 danru. 3 regu siaga 24 jam setiap hari. Saat ini eksisting hanya ada 10 orang personel URC, defisit 23 personel," kata Fithriandy saat ditemui, Rabu (12/3/2025).

Hanya saja, keterbatasan personel itu tidak bisa ditindaklanjuti dengan penambahan personel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebab kebijakan perekrutan pegawai jadi kewenangan pemerintah pusat.

"Cuma kita tahu kebijakan pengadaan pegawai ditentukan pemerintah pusat. Makanya kita optimalkan personel yang ada, dibantu dengan relawan seperti dari Tagana dan relawan lainnya," kata Fithriandy.

Tak cuma soal kekurangan SDM saja, BPBD Kota Cimahi juga belum memiliki gedung yang representatif. Saat ini mereka mendiami gedung yang disewakan oleh Pemerintah Kota Cimahi. Saat ini BPBD Kota Cimahi menempati kantor yang berupa ruko yang berada di samping SPBU di Jalan Daeng Moh Ardiwinata.

"Fasilitas gedung, peralatan dan penunjang lainnya juga memang masih belum representatif. Sejauh ini (gedung) masih menyewa, jadi bukan menggunakan aset pemerintah kota," kata Fithriandy.

Pihaknya berharap bisa segera difasilitasi gedung baru milik sendiri. Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB, gedung BPBD kota/kabupaten idealnya seluas 2.200 meter persegi.

"Luas bangunan itu untuk mengakomodir gudang logistik, peralatan, administrasi dan ada ruang peraga edukasi kebencanaan. Misalnya ada ruang simulasi gempa bumi, bencana gunung api, ancaman abu vulkanik, itu idealnya. Tapi di tengah keterbatasan yang dimiliki pemerintah kota, kita optimalkan yang ada yang penting anggarannya optimal," kata Fithriandy.