·ÉËÙÖ±²¥

Aktivis kesetaraan gender Banyuwangi mengkritik keras usulan Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPRD Banyuwangi, Basir Qodim terkait Raperda Pemberdayaan Janda. Menurut mereka, DPRD Banyuwangi harusnya menggodok raperda yang lebih esensial dan sudah diusulkan sejak lama. Yakni Raperda Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG).

"Saya rasa belum dan tidak perlu adanya raperda pemberdayaan janda. Kita punya raperda yang belum digodok. Yakni tentang pemerintah memposisikan warga penduduknya secara berkeadilan (tentang kesetaraan gender). Ini akan sedikit menjawab dan memperbaiki konstruksi sosial agar tidak ada gender yang dikorbankan," ujar Emi Hidayati, aktivis kesetaraan gender Banyuwangi kepada detikJatim, Selasa (31/5/2022).

Emi menambahkan, Raperda PUG itu bisa menjadi panduan pemerintah terkait aturan dan sikap pemerintah melalui satuan kerja. Supaya pemerintah bisa melihat secara berkeadilan tentang kinerja dan beberapa aspek antara perempuan dan laki-laki.

Dia mencontohkan dalam sebuah perusahaan yang lebih memilih pekerja perempuan. Alasannya karena perempuan itu bisa diupah lebih murah, tidak ribet dan bisa diperlakukan semaunya. Hal itu tentu bertentangan dengan kesetaraan gender.

"Jadi ketika mereka yang dipilih, secara otomatis akan ada ketimpangan pekerja laki-laki akhirnya tidak laku. Imbasnya banyak pengangguran dan akhirnya merusak tatanan keluarga, akhirnya juga akan muncul angka perceraian yang meningkat," tambahnya.

Tak hanya itu, kata Emi, perempuan selama ini juga menjadi subjek bagi perkreditan atau koperasi. Kebanyakan mereka adalah sasaran empuk bagi koperasi dan perkreditan mikro.

"Kredit juga sepeti itu. KSP menyasar perempuan, jarang kesulitan keluarga itu laki-laki yang mengatasi, tapi sering yang disodori itu perempuan. Kredit terbesar perempuan. Karena perempuan itu penakut, tanggung jawab saat membayar," keluhnya.

Emi juga membeberkan adanya stigma perempuan terkait pendidikan tidak harus tinggi. Sehingga hal itu semakin membuat perempuan tidak bisa berkembang dan tidak memiliki skill yang layak.

"Biasanya itu kan ada statement perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Dan itu yang coba kami perjuangkan, sehingga terwujud kesetaraan gender yang benar. Sehingga, tidak ada saling mengalahkan antara gender satu dengan yang lain," tambahnya.

Emi menyebutkan, Raperda PUG itu berisi tentang bersikap adil kepada semua pihak dan berbagai aspek. Mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik.

"Sebenarnya tidak hanya pemerintah, tapi juga masyarakat. Perlu adanya perubahan pendidikan masyarakat cara menilai dan cara memandang laki-laki dan perempuan," tambahnya.

Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada DPRD Banyuwangi untuk serius dalam penanganan kesetaraan gender. Sehingga, tidak ada lagi yang dirugikan dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pelayanan.

"Kami mendorong negara melihat keseriusan itu. Sebagai tolok ukur adalah Perda, Perbup apa dan lain-lain. Tapi, ya mbok jangan mikir serampangan dengan membuat wacana Raperda Pemberdayaan Janda. Masih banyak peraturan daerah yang berkearifan lokal dan mewujudkan kesetaraan gender," tukas Emi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua F-PPP DPRD Banyuwangi, Basir Qodim mencetuskan raperda janda. Menurutnya, raperda itu isinya menganjurkan bagi warga Banyuwangi yang mampu untuk mempoligami para janda. Usulan raperda ini merupakan pemikiran pribadi dirinya saat melihat fenomena tingginya perceraian di Banyuwangi.