·ÉËÙÖ±²¥

Puluhan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Banyuwangi menggelar demo di gedung DPRD setempat. Mereka menolak efisiensi anggaran pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dalam aksinya, peserta demo membeberkan berbagai spanduk kecaman terkait efisiensi anggaran, terutama dalam bidang pendidikan. Mereka juga sempat membakar ban bekas dan berorasi secara bergantian.

Ketua BEM Untag Deni Oktaviano Pratama mengungkapkan, aksi itu merupakan bentuk Solidaritas terhadap perjuangan jutaan mahasiswa di Indonesia yang resah terhadap kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto.

"Solidaritas kami terhadap gerakan yang tengah mengawal isu-isu luar biasa terutama pemangkasan anggaran di pendidikan khususnya. Karena ini juga menyangkut terkait kualitas, sarana prasarana, infrastruktur dan lain sebagainya perihal pendidikan," tegas Deni, Senin (17/2/2025).

Lebih lanjut ia menyebut, tonggak bangsa yang dibangun melalui kualitas generasi lewat pendidikan formal dalam proyeksi Indonesia berkualitas tahun 2045 akan terkikis.

"Karena pendidikan ke depannya adalah tonggak suatu bangsa dan negara, untuk generasi tahun 2045," ujarnya.

BEM Untag juga memberi catatan 100 hari pemerintah Prabowo-Gibran. Mereka menilai Kabinet Merah putih tak memuaskan dan harus dievaluasi.

"Cacat di 100 hari kerja pemerintah presiden Prabowo. Kabinet merah putih harus dievaluasi besar besaran karena pemerintah dan menteri penggemukannya luar biasa. Karena perihal ini, semua jadi sasaran akibat penggemukan kabinet merah putih," tandas Deni.

Massa mahasiswa yang berdemo kemudian ditemui wakil ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi Michael Edy Hariyanto. Michael tampak memberikan dukungan dan langsung menandatangani 7 tuntutan untuk diteruskan kepada pimpinan DPRD Banyuwangi.

"Ini memang perlu dikritisi, karena dengan adanya isu pemangkasan ini berdampak pada dunia pendidikan," kata Michael.

Menurut Michael, aksi yang digelar untuk mengontrol agar tidak terjadi pemangkasan habis habisan tersebut baik dan tuntutannya masuk akal. Ia memastikan, akan ada pembahasan di DPRD Banyuwangi guna menyampaikan tuntutan tersebut kepada Presiden. Sementara sisanya yang dapat diatasi ditingkat daerah, akan segera dieksekusi oleh legislatif dan eksekutif.

"Semua tuntutan ini masuk akal, supaya tidak semua dipangkas habis-habisan. Pemangkasan tunjangan guru, dosen.
Kita akan meneruskan ke presiden, yang bisa kita atasi akan atasi mengenai gaji honorer dan sebagainya kita akan bicara dengan bupati," kata Michael.

Berikut 7 tuntutan massa mahasiswa Untag Banyuwangi:

1. Pemerintah memprioritaskan peningkatan kualitas mutu pendidikan Indonesia
2. Menolak segala bentuk JUP Tambang yang diberikan pada kampus.
3. Tolak pemangkasan anggaran di sektor pendidikan sesuai amanat UU No.20 tahun 2003,
4. Tindak tegas kasus kekerasan seksual di Institusi Pendidikan
5. Menolak segala bentuk kenaikan UKT dan biaya pendidikan.
6. Mendesak pemerintah Prabowo Subianto mengkaji kembali kebijakan efisensi anggaran yang berlaku
7. menaikkan gaji kehormatan guru atau dosen berdasarkan pasal 14 ayat 1 UU Guru dan Dosen.