·ÉËÙÖ±²¥

Arek Gerak dan Aliansi Masyarakat Sipil Surabaya dan Jawa Timur akan menggelar aksi di DPRD Jatim di Jalan Indrapura Surabaya, hari ini. Ratusan personel polisi pun disiagakan untuk pengamanan.

"Petugas yang kita siagakan 630 personel gabungan dari Polrestabes Surabaya kemudian back up dari Polda Jatim," ujar Kabagops Polrestabes Surabaya AKBP Wibowo saat dikonfirmasi detikJatim, Jumat (21/2/2025).

Ratusan petugas itu telah disiagakan di sekitar Gedung DPRD Jatim sejak pagi ini.

"Petugas sudah bersiaga di lokasi. Kita sudah laksanakan apel persiapan untuk konsolidasi awal," kata Wibowo.

Wibowo juga menyampaikan sejumlah imbauan untuk massa aksi #IndonesiaGelap ini. Terutama, agar memahami hak-hak masyarakat yang akan beraktivitas di sekitar titik aksi.

Di sekitaran gedung DPRD Jatim sendiri ada aktivitas anak-anak sekolah, jemaah masjid yang hari ini akan melaksanakan ibadah salat Jumat, serta pengguna jalan secara umum.

"Kepada massa yang akan melakukan aksi kami minta meminta mematuhi aturan perundang-undangan tentang aturan menyampaikan pendapat di muka umum. Kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu kepentingan umum. Kami minta saling menghargai," tuturnya.

Sementara itu, khusus untuk pengguna jalan, Kasat Lantas Polrestabes Surabaya AKBP Herdiawan Arifianto mengatakan, tidak ada pengalihan arus lalu lintas di sekitar titik aksi.

Namun, ia juga mengimbau masyarakat untuk mencari alternatif jalur alternatif ketika hendak melintas di Jalan Indrapura.

"Untuk pengalihan arus akan dilakukan situasional, namun kami mengimbau kepada pengguna jalan agar mencari jalur alternatif lain untuk menghindari kepadatan dikarenakan adanya aksi hari ini," imbaunya.

Adapun massa aksi hari ini akan membawa empat tuntutan berdasarkan kajian yang telah mereka lakukan.

"Tuntutan aksi #IndonesiaGelap didasarkan pada kajian data dan fakta yang kuat. Kami mendesak pemerintah dan DPR untuk segera bertindak demi kepentingan rakyat, bukan oligarki. Masyarakat sipil akan terus mengawal dan memastikan demokrasi tetap berada di jalur yang benar. Kami adalah gabungan berbagai elemen masyarakat yang peduli terhadap masa depan kebijakan publik yang transparan dan adil untuk masyarakat luas," jelas Koordinator aksi Thanthowy Syamsuddin.

Berikut 4 tuntutan yang dibawa massa:

1. SAHKAN UNDANG-UNDANG PRO RAKYAT

1.1 RUU Masyarakat Adat
• Latar Belakang: Konflik agraria dan kriminalisasi akibat belum adanya payung hukum yang kuat.
• Dampak: 1,6 juta hektar tanah adat berkonflik dengan korporasi (AMAN).
• Rekomendasi: Mendesak DPR segera mengesahkan RUU ini.

1.2 RUU Perampasan Aset
• Latar Belakang: Kesulitan menyita aset koruptor menyebabkan kerugian Rp 200 triliun (ICW).
• Dampak: Negara kehilangan potensi pemulihan aset.
• Rekomendasi: Mendorong regulasi pemulihan aset demi kepentingan rakyat.

1.3 RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT)
• Latar Belakang: 4,2 juta pekerja PRT tidak memiliki perlindungan hukum (ILO).
• Dampak: Rentan eksploitasi dan kekerasan.
• Rekomendasi: Mendesak pengesahan UU untuk perlindungan legal PRT.

2. TOLAK UNDANG-UNDANG ANTI RAKYAT

2.1 Revisi UU TNI & POLRI
• Latar Belakang: Potensi perluasan peran TNI-Polri di ranah sipil.
• Dampak: Meningkatkan represi dan melemahkan demokrasi.
• Rekomendasi: Penguatan reformasi sektor keamanan tanpa perluasan peran militer.

2.2 Revisi UU Minerba & Kejaksaan
• Latar Belakang: Menguntungkan oligarki tambang, melemahkan independensi hukum.
• Dampak: Eksploitasi SDA dan berkurangnya independensi kejaksaan.
• Rekomendasi: Menolak revisi yang pro-oligarki, dorong regulasi yang berpihak pada rakyat.

3. EVALUASI KEBIJAKAN YANG MERUGIKAN RAKYAT

3.1 Efisiensi Anggaran & Kabinet Gemuk
• Latar Belakang: Pemborosan anggaran akibat kabinet gemuk.
• Dampak: Pemangkasan anggaran pendidikan, kesehatan, infrastruktur.
• Rekomendasi: Evaluasi INPRES No. 1 Tahun 2025 dan alokasi ulang anggaran.

3.2 Pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG)
• Latar Belakang: Masalah distribusi, pengawasan, dan kualitas makanan.
• Dampak: 30% makanan tidak layak konsumsi.
• Rekomendasi: Audit menyeluruh, skema distribusi yang lebih baik, atau pembatalan program.

4. BATALKAN KEBIJAKAN YANG MEMBAHAYAKAN DEMOKRASI

4.1 Multifungsi TNI-Polri
• Latar Belakang: Bertentangan dengan reformasi demokrasi.
• Dampak: Potensi pelanggaran HAM meningkat (SETARA Institute).
• Rekomendasi: Tolak kebijakan ini, perkuat supremasi hukum.

4.2 INPRES No. 1/2025, APBN untuk IKN, MBG, Danantara
• Latar Belakang: Pembebanan APBN untuk proyek non-prioritas.
• Dampak: Defisit anggaran Rp 150 triliun dalam 10 tahun.
• Rekomendasi: Hentikan alokasi APBN untuk proyek non-mendasar, prioritaskan pendidikan dan kesehatan.