·ÉËÙÖ±²¥

Polemik snack saat pelantikan anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di Sleman masih berlanjut. Banyak netizen yang beranggapan jika terdapat unsur korupsi di balik polemik ini, Polresta Sleman pun akan mengecek.

"Saya cek dulu (kasusnya)," ujar Kapolresta Sleman Kombes Yuswanto Ardi melalui pesan singkat, Sabtu (27/1/2024).

Ardi menambahkan jika nantinya ditemukan ada indikasi korupsi, maka pihak kepolisian tidak perlu menunggu laporan untuk mengusut kasus ini.

"Kalau memang ada indikasi korupsi tidak perlu ada laporan. Saya cek dulu ya kebenaran info tersebut," lanjutnya.

Sebelumnya, Ketua KPU DIY Ahmad Shidqi menyebut pihaknya sampai dimintai klarifikasi oleh KPU RI terkait polemik snack tersebut. Namun menurutnya, KPU RI tidak melayangkan surat secara resmi atau hanya meminta klarifikasi saja.

"Secara resmi tidak, tapi kalau konfirmasi iya. (KPU RI) minta konfirmasi dan kita jelaskan. Mengonfirmasi apa yang terjadi di Sleman, tentu sudah dipantau (oleh KPU RI)," jelas Shidqi saat dihubungi wartawan, Jumat (26/1).

"Ya kita jelaskan, yang terjadi ada soal vendor, soal konsumsi yang tidak sesuai spek, dan sudah kita beri sanksi itu. Istilahnya sudah diklarifikasi oleh KPU RI," imbuhnya.

Polemik ini menurutnya sudah diselesaikan oleh KPU Sleman. Namun, saat disinggung soal sanksi yang diterapkan, Shidqi tidak secara gamblang menjelaskannya.

"Masalah ini sudah diselesaikan oleh KPU Sleman dengan memanggil vendor untuk dimintai keterangan dan mempertanggungjawabkan," jelas Shidqi.

"Sanksinya mengikuti aturan tersendiri, soal pengadaan kalau tidak sesuai spek apa sanksinya, kan ada sendiri di peraturannya itu. Kuasa Pengguna Anggaran nanti akan memberikan sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku," lanjutnya.

Tanggapan KPU Sleman

Sementara itu, Sekretaris KPU Sleman, Yuyud Futrama, mengatakan KPU Sleman sudah menyerahkan ke vendor untuk mengelola konsumsi saat pelantikan KPPS. Dia bilang, KPU sudah menyerahkan Rp 15 ribu, namun oleh vendor dipotong dan memberikan snack seharga Rp 2.500.

"Dalam rapat mereka menyatakan sanggup, ternyata di hari H, snack itu seharga Rp 2.500. Mereka kami panggil kami temukan Jogoboyo se-Sleman ternyata dia (vendor) menurunkan seharga Rp 2.500," kata Yuyud.

Usai temuan itu, lanjut Yuyud, KPU atas masukan dari Jogoboyo mengambil langkah tegas. Yaitu memberhentikan vendor. Kemudian anggaran untuk bimtek KPPS, langsung diturunkan hari ini.

"Hari itu juga vendor saya berhentikan, lalu anggaran saat ini, anggaran bimtek hari ini dan ke depan kami turunkan ke sekretariat PPK," ujarnya.

"Ini karena terpaksa dan saya harus menanggung risiko saya, kalau pun saya akan dicopot jabatan saya oleh KPU RI akan saya laksanakan, jika memang saya dicopot, karena saya demi memikirkan Sleman. Hari ini kami ambil uang sekitar Rp 600 juta, segera kami turunkan," tegasnya.

Lebih lanjut, Yuyud mengatakan saat pelantikan memang tidak ada uang transport untuk para KPPS. Namun, saat bimtek, dia memastikan setiap KPPS mendapat uang transport beserta makan siang dan snack.

"Untuk konsumsi teman-teman KPPS di bimtek nanti akan difasilitasi oleh bapak ibu sekretaris PPK atau Sekcam. Kemudian untuk transport pelantikan memang tidak ada, dari KPU RI adanya untuk pelantikan saja. Tetapi untuk besok bimtek ada transportnya dapat makan dan snack," pungkasnya.