����ֱ��

Kelompok Keluarga Madura Yogyakarta (KMY) mendatangi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, hari ini. Hal ini berkaitan dengan adanya surat yang beredar di media sosial soal tantangan 'carok' beberapa waktu lalu.

Pada audiensi di kantor Gubernur DIY Kompleks Kepatihan, Kota Jogja ini, juga melibatkan aparat penegak hukum TNI dan Kepolisian. Sultan mengatakan, sebelum adanya audiensi ini, ia sudah mengadakan pertemuan, dan telah mendengar seluruh laporan kejadian.

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Sultan memberikan dua instruksi terhadap masalah ini.

"Kesimpulan untuk jangka pendek hanya dua, yaitu warung itu punya tulisan bayar tunai gitu. Perkara mau dibantu gratis, itu urusannya urusan individu ya, tapi dengan tunai itu secara hukum punya posisi gitu," ujar Sultan usai audiensi di Kompleks Kepatihan, Rabu (12/2/2025).

"Yang kedua, kalau terjadi pemukulan dan sebagainya, kami minta proses hukum ya kan, konsisten. Supaya dengan begitu, kondisi itu menurun, ya tidak terjadi lagi ya. Itu saja keputusannya yang bisa dilakukan segera, gitu loh, untuk mendinginkan suasana kesalahpahaman itu," tegasnya.

Sultan pun menganggap permasalahan ini sudah tuntas dan tidak perlu dibahas lagi.

"Jadi, proses surat-menyurat dan sebagainya sudah selesai, gitu ya. Kita menetapkannya ke situ, gitu ya," tegas Sultan.

Penjelasan Keluarga Madura Jogja

Sementara, Juru bicara KMY, Mahrus Ali, menjelaskan duduk perkara masalah ini, utamanya soal surat tantangan yang beredar beberapa waktu lalu.

Sebagai informasi, surat tantangan 'carok' itu diterbitkan oleh kelompok masyarakat Madura dan ditujukan kepada kelompok masyarakat tertentu. Hal ini menyusul adanya tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan kelompok masyarakat itu di warung kelontong Madura.

"Sebetulnya semuanya sama, karena kami ini sebetulnya sangat mencintai Jogja. Jadi, surat itu muncul lebih kepada agar Jogja ini tetap adem, gitu ya. Itu saja," jelas Mahrus.

"Jadi kami ini sebetulnya ingin meredam, jangan sampai ada carok, maka dibuatlah surat itu. Jadi bukan caroknya, sebetulnya orientasinya lebih kepada meredam psikologi massa, agar ayo kita tidak dengan mudah marah, itu kan karena ada kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan itu," sambungnya.

Dari audiensi ini, Mahrus menegaskan jika masalah ini sudah dianggap selesai dengan adanya beberapa saran dari Sultan.

"Tadi itu kan diskusinya mencari solusi atas permasalahan. Jadi, kami yang sudah selesai, sudah, kita nggak bahas lagi," tegasnya.

Kapolda DIY, Irjen Suwondo Nainggolan, juga menegaskan usai munculnya surat itu pihaknya telah mendatangi kedua belah pihak. Ia menegaskan, jika masalah ini bukan masalah antaretnis.

"Kami mendatangi seluruhnya, seluruhnya kami aparat dari pihak kepolisian, Pemda, TNI, itu kita datang ke setiap kelompok masyarakat untuk mendiskusikan duduk permasalahannya seperti apa," papar Suwondo.

"Ini bukan persoalan etnis, ini persoalan individu melakukan perbuatan pidana, harapannya ke depan itu kriminal ini bisa kami kendalikan lebih dari yang sebelumnya. Jadi inti persoalannya adalah terkait gangguan kamtibmas," imbuhnya.

Lebih lanjut, Suwondo menegaskan siap menjalankan instruksi jangka pendek dari Sultan. Selain itu, ia juga telah menyiapkan solusi jangka panjang agar masalah yang sama tak terulang.

"Kebetulan kami juga sudah merancang, jadi akan menerapkan patroli dari mulai babinkamtibmas, babinsa di level bawah, polsek dan koramil, lalu polres dan lapis Polda dengan sistem yang kami ubah," papar Suwondo.

"Jadi patrolinya itu bersifat patroli yang nantinya stasioner, jadi mungkin nanti makan di warung kelontongnya, duduk di warmindonya, seperti itu. Kalau dulu patroli kita round, kita pergi kemudian muncul, nah sekarang kita berposisi seperti itu," pungkasnya.