·ÉËÙÖ±²¥

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, menjadi pusat perhatian akibat dugaan praktik politik uang (money politic) yang terjadi menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU). Bawaslu Barito Utara sudah mengambil langkah terkait temuan di lapangan.

Isu ini mencuat dan mengundang sorotan publik. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) baik di tingkat kabupaten maupun provinsi turut terseret dalam perbincangan.

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Satriadi, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan melebihi kewenangan Bawaslu Kabupaten Barito Utara dalam menangani kasus ini.

"Kalau pidana, itu tidak bisa dilimpahkan. Kalau soal administrasi, baru provinsi yang menangani," jelas Satriadi saat dikonfirmasi detikKalimantan pada Rabu, 19 Maret 2025.

Pernyataan ini menegaskan adanya pembagian tugas yang jelas antara Bawaslu kabupaten dan provinsi sesuai regulasi yang berlaku.

Satriadi juga meminta masyarakat untuk tetap tenang dan mempercayakan proses penanganan kepada Bawaslu serta pihak berwenang lainnya.

"Ya, masyarakat bersabar. Bawaslu terbuka kok dengan informasinya. Ikuti saja prosesnya," tambahnya.

Sementara itu, berdasarkan siaran pers resmi Bawaslu Kabupaten Barito Utara tertanggal 18 Maret 2025 dengan nomor 01/TM/PB/Kab/21.04/III/2025, pihaknya telah mencatat temuan dugaan politik uang ke dalam Form A.2.

Temuan tersebut mencakup barang bukti berupa uang tunai, specimen surat suara, takjil berbuka puasa, dan data pemilih.

Setelah melalui kajian dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), Bawaslu Kabupaten Barito Utara memutuskan untuk melimpahkan kasus ini ke tahap penyidikan oleh Polres Barito Utara.

Hingga saat ini, DetikKalimantan sudah menghubungi Kapolres Barito Utara, namun belum mendapatkan keterangan.