����ֱ��

Orang tua (ortu) siswa kelas 1 SDN 8 Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, mengeluhkan adanya pungutan liar (pungli) biaya pengadaan kursi dan meja sebesar Rp 250 ribu setiap siswa. Ortu siswa pun mempertanyakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang seharusnya dipakai untuk kebutuhan siswa.

"Ya, kami mengeluh setiap orang tua siswa dibebankan dimintakan pungutan total semua kalau tidak salah Rp 250 ribu. Anak saya baru kelas 1 di sini (SDN 8 Telaga Biru)," kata ortu siswa inisial AS kepada wartawan, Rabu (8/1/2025).

AS menjelaskan pengadaan kursi dan meja tersebut telah dibahas saat rapat dan disampaikan pihak komite sekolah SDN 8 Telaga Biru. Alasannya uang itu akan dipakai untuk menunjang aktivitas belajar siswa.

"Benar, sudah rapat tapi itu tidak masuk akal masa pengadaan kursi dan meja dibebankan kepada siswa nominalnya banyak, kan ada dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang seharusnya itu dipakai untuk kebutuhan siswa," keluhnya.

Tak hanya dibebankan pembayaran pengadaan kursi dan meja, siswa kelas 1 juga dibebankan untuk pembayaran kegiatan asesemen nasional berbasis komputer (ANBK). Termasuk pembayaran iuran sekolah.

"Banyak permintaan dari sekolah dari pembayaran iuran sekolah, belum lagi kami dimintakan uang pembayaran yang lain yang tidak jelas (ANBK), pada hal anak saya baru kelas 1," kata AS.

Terpisah, Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) SDN 8 Telaga Biru Melinda Adjira membenarkan adanya pungutan untuk siswa baru untuk pengadaan pengadaan kursi dan meja sekolah. Dia berdalih pengadaan tersebut telah dirapatkan bersama orang tua siswa.

"Iya, jadi itu sudah dirapatkan bersama orang tua siswa bersama komite sekolah. Disepakati pengadaan kursi dan meja biayanya itu Rp 250 ribu per siswa," kata Melinda.

"Dan untuk kursi dan meja ini akan terus dibawa siswa saat mereka naik ke kelas berikutnya. Jadi, ini bukan untuk keperluan sementara saja. Jika ada yang keberatan, sebenarnya tidak menjadi masalah juga bagi kami," tambahnya.

Adapun terkait biaya lainnya seperti pengadaan iuran sekolah dia mengaku itu kesepakatan orang tua siswa dan pihak komite sekolah. Hal tersebut bergantung kesepakatan pihak wali kelas bersama orang tua siswa.

"Nah, begini untuk iuran saya rasa sudah kesepakatan juga begitu juga yang lain. Jadi kalau ada yang keberatan silakan datang di sekolah. Padahal waktu rapat sudah diberikan waktu," ujarnya.