����ֱ��

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka pengangguran di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengalami kenaikan. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus 2024 mencapai 6,42 persen.

"BPS itu memotret kondisi keadaan tenaga kerja Agustus 2024. Hasilnya seperti diketahui bahwa di Barru kondisi TPT sebesar 6,42 persen. Iya (mengalami kenaikan)," ungkap Kepala BPS Barru, Arif Miftahudin kepada detikSulsel, Senin (7/4/2025).

Arif menjelaskan pada bulan Agustus 2024, penduduk yang bekerja sebanyak 81.153 orang, turun sebanyak 3.643 orang dari Agustus 2023. Sementara itu, jumlah angkatan kerja juga mengalami penurunan.

"Pada Agustus 2024 jumlah angkatan kerja sebanyak 86.716 orang, turun 3.385 orang dibanding Agustus 2023. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) juga turun sebesar 2,94 persen," jelasnya.

Arif memaparkan lapangan pekerjaan yang memiliki penyerapan tenaga kerja terbesar yakni sektor jasa sebesar 40.288 orang. Sedangkan sektor pertanian dan manufaktur masing-masing menyerap 26.129 orang dan 14.736 orang.

"Pada Agustus 2024, sebanyak 40.535 orang atau 49,95 persen bekerja pada kegiatan formal. Angka itu naik 4,51 persen dibandingkan dengan Agustus 2023," papar dia.

Arif menjelaskan penyebab meningkatnya tingkat pengangguran terbuka karena hanya mengandalkan lapangan pekerjaan sektor pertanian. Sehingga, saat bukan musim panen dan tanam, warga banyak menganggur.

"Jadi pada saat kondisi Agustus itu, saat pertanian itu tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak, mungkin orang produktif itu stay di rumah," jelas Arif.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Barru, Yossi Febrisia mengaku mengalami kendala dalam menekan tingkat pengangguran. Salah satu kendalanya yakni masih kurangnya sarana pembinaan dan pendampingan ketenagakerjaan.

"Masih kurangnya sarana dan prasarana UPT BLK. Belum adanya instruktur yang memiliki kompetensi yang ada di BLK," ungkap Yossi kepada detikSulsel.

Namun demikian, Yossi juga melakukan upaya untuk menekan tingkat pengangguran. Dia ingin mengoptimalkan fungsi balai latihan kerja (BLK). Selain itu, Disnaker juga membenahi penempatan tenaga kerja sektor formal, informal dan pekerja migran.

"Kita lakukan juga pembinaan hubungan industrial yang harmonis di perusahaan. Serta berkoordinasi dengan instansi terkait dalam hal pengawasan ketenagakerjaan," pungkas Yossi.