·ÉËÙÖ±²¥

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep mendatangi kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK di Jakarta. PSI menyebut kedatangan ketua umum mereka ini adalah dalam rangka klarifikasi.

Dilansir detikNews, Kaesang yang mengenakan kemeja putih dan celana hitam tiba di Gedung Lama KPK di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dia tampak didampingi Sekjen PSI Raja Juli Antoni dan Direktur LBH PSI Francine Widjojo. Tanpa memberi keterangan, Kaesang hanya tersenyum dan masuk ke gedung.

Anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagoes Oka mengatakan maksud kedatangan Kaesang itu adalah untuk memberikan klarifikasi. Namun, Isyana tidak mengungkap klarifikasi untuk isu apa.

"Betul, Mas Ketum Kaesang saat ini sedang di Kantor KPK. Secara proaktif, Mas Ketum hadir untuk memberikan klarifikasi atas sejumlah hal meski tidak diundang," ujar Isyana, Selasa (17/9/2024).

Akui Menumpang Teman ke AS

Melalui keterangan tertulis yang disampaikan Jubir PSI Sigit Widodo, Kaesang mengatakan dirinya menyampaikan informasi mengenai perjalanannya ke Amerika Serikat yang jadi sorotan publik belakangan ini. Dia mengakui menumpang jet pribadi kenalannya.

"Saya menyampaikan informasi mengenai perjalanan saya ke AS yang menumpang atau nebeng temen saya," ungkap Kaesang secara tertulis, Selasa (17/9/2024).

Kaesang menegaskan kedatangannya ke KPK atas inisiatif pribadi. Dia juga ingin meminta saran terkait penggunaan jet pribadi yang dikaitkan dengan gratifikasi.

"Kedatangan saya hari ini ke KPK adalah karena inisiatif pribadi sebagai warga negara yang baik, bukan karena panggilan/undangan tertulis dari KPK walaupun saya bukan pejabat/penyelenggara negara. Saya minta arahan dan nasihat dari KPK," lanjutnya.

Sebelumnya, KPK menyatakan sempat ingin memanggil Kaesang untuk klarifikasi terkait dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi. Rencana tersebut sempat disampaikan oleh pimpinan KPK, walaupun sempat maju-mundur karena kerancuan dalam hal kewenangan.

Awalnya klarifikasi tersebut hendak ditangani Direktorat Gratifikasi. Namun, penanganan kemudian dialihkan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat (PLPM).

"Kita terus melakukan itu (memproses), memindahkannya kepada direktorat lain yang memang memiliki SOP dalam penanganan ini. Bukan berarti KPK tidak mempunyai kewenangan di dalam penanganan perkara ini," jelas Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango, Jumat (13/9/2024).