·ÉËÙÖ±²¥

Badan Akuntabilitas Publik atau BAP Dewan Perwakilan Daerah (DPD) turun dan menggelar rapat konsultasi bersama BPK Perwakilan Provinsi Riau. Tim turun ke Riau menindaklanjuti banyak temuan dalam pemeriksaan BPK.

BAP DPD RI sebagai alat kelengkapan DPD RI turun salah satu fungsi utamanya yaitu melakukan penelaahan dan menindaklanjuti hasil Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 1 Tahun 2024. BPK menemukan ada indikasi kerugian negara yang disampaikan kepada DPD RI.

Untuk di Provinsi Riau hasil pemeriksaan dilakukan pada Provinsi Riau berikut 12 kabupaten dan kota. Salah satu entitas yang merupakan obyek pemeriksaan BPK di Provinsi Riau adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Meranti mendapat opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) dari BPK pada tahun 2022 dan 2023. TMP ini disebabkan oleh tata kelola keuangan yang dianggap tidak tepat.

Padahal, sebelumnya Kabupaten Kepulauan Meranti pernah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Bahkan opini WTO didapat sebanyak 12 kali berturut-turut sejak tahun 2009.

"Pertama kita ingin memastikan hasil audit BPK ini betul-betul ditindaklanjuti. Tadi sudah dilaporkan Provinsi Riau itu secara umum ditindaklanjuti 75% dan masih jauh dibawa target atau rata-rata provinsi yang diatas 90% seperti Bali, Yogyakarta sama daerah lainnya," Ketua BAP DPD RI, Abdul Hakim di Pekanbaru, Kamis (6/2/2025).

Abdul Hakim menyatakan hasil audit dari BPK, Kepulauan Meranti mendapat opini TMP. Artinya auditor tidak dapat memberi penilaian terhadap keuangan daerah yang dikelola oleh kepala daerah hingga OPD di Kepulauan Meranti.

"Kami apresiasi atas kerja teman-teman di sini, meskipun masih ada catatan di sini tadi Kepulauan Meranti itu TMP, ini adalah hasil opini terendah. Kalau auditor menyatakan demikian, berarti itu menjadi catatan yang perbaikannya membutuhkan keseriusan," kata Abdul Hakim.

Senator asal Lampung itu menilai daerah yang tidak bisa menyelesaikan hasil audit BPK itu dinilai sangat parah. Ia pun bakal melaporkan persoalan tersebut sampai ke aparat penegak hukum.

"Auditor tidak dapat memberikan opini itu berarti sudah parah. Saya kira ini menjadi pelajaran penting bagi kabupaten kota yang lain untuk meningkatkan kinerja pengolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan dan betul-betul bermanfaat bagi masyarakat," katanya.

Rapat konsultasi sendiri dihadiri sejumlah anggota BAP DPD RI seperti Muhammad Mursyid sebagai tuan rumah, Adib Fuad dan Shri I Gusti Ngurah Arya. Lalu ada Adriana Charlotte, La Nyalla Mahmud Mattalitti, Ria Saptarika, Penrad Siagian, Nono Sampono, Sultan Hidayat dan Ibnu Holil.

Sementara itu dari BPK Perwakilan Provinsi Riau dihadiri sejumlah pejabat. Salah satu yang hadir adalah Kepala BPK Perwakilan Provinsi Riau Arif Agus.