����ֱ��

DPD PDIP Sumut mengklaim jika mereka berhasil memenangkan Pilkada di 15 kabupaten/kota di Sumut. PDIP disebut tetap kokoh di Pilkada serentak 2024 meski ada intervensi 'partai cokelat'.

"Di tengah upaya sistematis untuk menenggelamkan PDI Perjuangan Sumut hari ini bisa membuktikan bahwa banteng di Sumut masih tetap kokoh berdiri dan berhasil menggagalkan upaya upaya sistematis untuk menghancurkan PDI Perjuangan," kata Ketua DPD PDIP Sumut Rapidin Simbolon dalam keterangannya, Jumat (29/11/2024).

Rapidin menjelaskan bahwa jika PDIP menang di Pilkada Nias Selatan, ⁠Nias Barat, ⁠Nias, ⁠Gunung Sitoli, ⁠Nias Utara, ⁠Tapteng, ⁠Humbang Hasundutan, ⁠Serdang Bedagai, ⁠Tebing Tinggi, ⁠Asahan, ⁠Labuhan Batu Selatan, ⁠Tapanuli Selatan, ⁠Langkat, ⁠Deli Serdang dan ⁠Pakpak Barat. Selain itu, masih ada beberapa daerah yang masih mereka perjuangkan.

"Namun masih ada beberapa Daerah yang terus kita upayakan dan diperjuangkan mengingat tingkat masifitasnya kecurangan yang terjadi, ditambah dengan adanya bencana alam, namun kita masih berkoordinasi dengan DPP terkait hal ini," ucapnya.

Di sisi lain Rapidin juga menyoroti buruknya penyelenggaraan Pilkada yang dilaksanakan Tahun 2024, dimana masih banyak praktek-praktek yang bertentangan dengan azas penyelenggaraan Pilkada terutama banyaknya intervensi dan intimidasi terhadap pemilih. 'Partai Cokelat' disebut masif melakukan intervensi di Pilkada ini.

"Intervensi bisa kita lihat bagaimana masifnya partai cokelat dalam mengarahkan aparat pemerintahan, mulai dari Pj Kepala Daerah, Camat, Kepala Desa hingga para ASN, dan ini sangat kasat kita lihat di lapangan, dan saya meyakini bahwa Pilkada 2024 merupakan Pilkada terburuk dari Pilkada yang pernah ada. Dimana kekuasaan tidak malu-malu lagi melanggar etika moral dalam mengendorse calon dari pihak mereka," ungkapnya.

Anggota DPR RI ini menuturkan jika PDIP Sumut bakal melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pilkada ini. Pihaknya bakal berkoordinasi dengan DPP PDIP untuk menyikapi banyaknya pelanggaran-pelanggaran di Pilkada serentak di Sumut.

"Evaluasi tentu akan kita lakukan dan kita juga akan berkoordinasi dengan DPP untuk mengambil langkah-langkah yang harus diambil untuk menyikapi banyaknya pelanggaran-pelanggaran dalam Pilkada kali ini," tutupnya.