·ÉËÙÖ±²¥

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mengganti sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Sumut meski belum dua bulan menjabat. Pengamat politik menilai pergantian itu merupakan hal yang wajar bagi pemimpin yang baru menjabat

"Itu merupakan suatu hal yang lumrah saja ketika kepala daerah yang baru masuk dan menjabat di pemerintahan," kata pengamat dari Universitas Medan Area, Walid Musthafa, saat dikonfirmasi, Sabtu (19/4/202/).

Walid menyebut Bobby tentunya memiliki cita-cita politik dan pemerintahnnya sendiri. Tentunya, Bobby juga ingin menyaring orang-orang yang menurutnya bisa membantunya dalam mewujudkan cita-cita itu.

"Dia akan melakukan 'cleaning the kitchen' bersihkan dapur, karena tentu dia punya cita-cita politik dan pemerintahan sendiri, itu satu. Tentu dia akan melakukan screening internal terkait dengan orang-orang yang membantunya, yaitu OPD itu," ujarnya.

"Saya lihat dari lima OPD yang dinonaktifkan itu, semua melalui inspektorat. Jadi, memang Pak Bobby ini mencoba melakukan pembenahan dari internal saja. Dari keterangan inspektorat provinsi memang ada hal-hal yang harus diperiksa, sehingga harus dinonaktifkan sementara," sambungnya.

Namun, yang paling penting menurut Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UMA ini adalah penonaktifan atau pencopotan pejabat itu tidak boleh sembarangan dan tanpa alasan yang jelas. Menurutnya, seorang pemimpin juga tidak boleh sewenang-wenang.

"Menurut saya hal yang wajar saja selama memang tidak mengganggu jalannya pemerintahan dan dilakukan dengan transparan dan dengan alasan jelas," kata Walid.

Soal isu-isu bahwa penonaktifan itu berkaitan dengan mantan Gubernur Sumut yang juga rival Bobby di Pilgub Sumut, yakni Edy Rahmayadi, Walid menyebut bahwa persepsi tersebut bisa saja muncul di masyarakat. Apalagi, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Sumut Mulyadi Simatupang merupakan 'orang dekat' Edy Rahmayadi.

Namun, kata Walid, tidak menutup kemungkinan bahwa para OPD yang dinonaktifkan itu juga memang melakukan pelanggaran.

"Kalau ada kaitan dengan rivalitas kemarin, kalau kemudian itu kita kaitkan, bisa saja, karena kan kita juga melihat rekam jejaknya, Pak Mulyadi itu kan aktif sekali misalnya membantu Pak Edy di PSMS, bisa saja, tapi kan kita juga nggak bisa menutup mata bahwa mungkin Pak Mulyadi juga punya kesalahan-kesalahan yang memang harus diusut dan ditindaklanjuti oleh inspektorat. Kalau nggak ada, saya kira nggak mungkin lah diada-adain (pelanggarannya)," ujarnya.

"Jadi, saya kira terlepas dari bahwa mungkin ada kedekatan dengan gubernur yang lama, tapi kita juga harus jernih melihatnya bahwa karena memang punya kesalahan juga, nggak mungkin sembarangan, saya kira Bobby dan inspektorat nggak mungkin menonaktifkan orang tanpa alasan yang jelas," pungkasnya.

Baca selengkapnya di halaman berikut...