
DPR Pastikan Pilkada 2024 Pakai UU Hasil Judicial Review di MK
DPR RI menggunakan hasil judicial review UU Pilkada dari MK setelah revisi tidak disahkan. MK mengubah syarat pendaftaran calon kepala daerah.
DPR RI menggunakan hasil judicial review UU Pilkada dari MK setelah revisi tidak disahkan. MK mengubah syarat pendaftaran calon kepala daerah.
Said Iqbal mendesak DPR bukan cuma menunda waktu pengesahan revisi UU Pilkada, tapi membatalkan hasil yang sudah dibahas melenceng dari putusan MK.