Massa dari Front Mahasiswa Nasional (FMN) Cabang Mataram berunjuk rasa menolak revisi UU TNI di depan gedung DPRD NTB. Mereka menuntut pengesahan RUU TNI dibatalkan.
Koordinator Umum FMN Ahmad Badawi meminta kepada DPR dan pemerintah pusat melalui DPRD NTB untuk membatalkan pengesahan RUU TNI. Badawi menilai pengesahannya RUU ini bisa melahirkan orde baru pada di masa Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
"Kami minta hentikan seluruh proses perundangan revisi UU TNI. Sejak awal seluruh pembahasan RUU ini tidak transparan, tertutup, tidak melibatkan rakyat. Apalagi pembahasan sempat dilakukan di hotel mewah di tengah efisensi anggaran," tegas Badawi di depan gerbang DPRD NTB, Kamis (20/3/2025) siang.
Badawi mengatakan, pelibatan TNI dalam 16 lembaga untuk jabatan sipil dalam RUU yang baru disahkan DPR menjadi UU itu menunjukkan posisi TNI sangat labil. Menurut dia, bukan tidak mungkin TNI menjadi alat pengusaha yang sah untuk menekan sipil tunduk kepada pemerintah.
"Padahal TNI sudah dilibatkan sejak lama dalam proyek negara. Masih ingat pembukaan lahan food estate dan di berbagai wilayah. Ini hampir semuanya gagal. Ini dikerjakan siapa? TNI," tegas Badawi.
Mereka menduga percepatan RUU TNI bertujuan untuk menjawab situasi krisis ekonomi menggunakan pendekatan militeristik. Tujuanku agar negara bisa mengendalikan stabilitas sosial dan politik dengan gaya pemerintah itu sendiri.
Selain itu, pendemo juga menyoroti rencana pembentukan 5 Komando Utama Militer (Kodam) baru di Riau, Lampung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, dan Papua Selatan. Pembentukan 5 kodam baru ini bertujuan mengaman program Presiden Prabowo agar tidak ada gangguan sipil.
"Ini juga untuk memuluskan program dilakukan dengan pendekatan militer seperti program makan bergizi gratis (MBG) bagi pelajar. Kami melihat RUU TNI ini bisa menghidupkan dwi fungsi. Kami minta kembalikan militer ke barak," tegasnya.
Wakil Ketua DPRD NTB Muzhir menemui pendemo di depan gedung DPRD NTB. Dia menyebut akan membawa empat poin tuntutan mahasiswa ke pemerintah pusat.
"Pada prinsipnya kami setuju semua tuntunan mahasiswa, tetapi mahasiswa harus paham, DPRD NTB tidak ada kaitan sama sekali dengan DPR," ujar Muzhir.
Simak Video "Video Mahasiswa Bakar Ban dan Rusak Pagar Gerbang Pancasila DPR"
(dpw/dpw)
