·ÉËÙÖ±²¥

Wakil Ketua DPRD NTB Muzhir menyuruh massa dari Front Mahasiswa Nasional (FMN) Cabang Mataram yang demo tolak RUU TNI ke DPRD Provinsi NTB untuk bertolak ke Jakarta.

Alasannya, DPRD NTB tidak bisa mengubah kebijakan DPR RI yang telah mengesahkan RUU itu menjadi UU. "Kebijakan kami di DPRD NTB itu tidak bisa mempengaruhi keputusan DPR RI ya," kata Muzhir setelah menerima mahasiswa, Kamis (20/3/2025).

Dia mengatakan, jika mahasiswa ingin menyampaikan seluruh aspirasi terlebih ingin menolak kebijakan DPR RI seusai RUU TNI disahkan, mereka harus berangkat ke Senayan, Jakarta.

"Kalau kami cuma bisa mengirim apa tuntutan mahasiswa ke DPR RI. Hanya itu kebijakan kami," ujar politikus PPP itu.

Muzhir mengatakan 65 anggota DPRD NTB bersama mahasiswa mengawal semua tuntunannya untuk disampaikan ke DPR RI.

"Kami siap bersama rakyat apabila itu ada penindasan. Apa pun itu kami siap bersama rakyat," ujarnya.

Adapun aksi unjuk rasa ini digelar mahasiswa sebagai bentuk penolakan terhadap RUU TNI yang baru saja disahkan melalui rapat paripurna DPR RI.

Koordinator Umum Ahmad Badawi meminta kepada DPR dan Pemerintah Pusat melalui DPRD NTB untuk membatalkan pengesahan RUU TNI. Badawi menilai pengesahannya RUU ini bisa melahirkan orde baru pada di masa Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Kami minta hentikan seluruh proses perundangan revisi UU TNI. Sejak awal seluruh pembahasan RUU ini tidak transparan, tertutup, tidak melibatkan rakyat. Apalagi pembahasan sempat dilakukan di hotel mewah di tengah efisensi anggaran," tegas Badawi di depan gerbang DPRD NTB, Kamis siang.