Pemkab Demak berkomitmen untuk menciptakan desa-desa yang bebas dari korupsi dengan meningkatkan efektivitas pengawasan dan validasi data. Diharapkan semua desa di Demak dapat lebih baik dalam pengelolaan data, sehingga mampu menurunkan angka kemiskinan.
Sekretaris Daerah Demak, Akhmad Sugiharto, mendukung program pembinaan teknis (bimtek) yang digelar oleh Inspektorat Kabupaten Demak, yang bertujuan untuk memberdayakan desa-desa dalam menerapkan prinsip-prinsip anti korupsi. Menurutnya, program bimtek atau workshop yang dilaksanakan ini merupakan upaya untuk mewujudkan desa-desa di Demak menjadi desa anti korupsi.
"Pada dasarnya apa yang sudah dilakukan Inspektorat ini salah satu yang kita dukung dan kita harapkan, karena kemarin-kemarin sudah ada desa anti korupsi. Ini dalam rangka bimtek ini adalah satunya nanti semua desa ini harus anti korupsi," ujar Akhmad Sugiharto di Ruang Pertemuan Lantai Tiga Inspektorat, Senin (11/11/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Akhmad menekankan pentingnya validasi data sebagai langkah awal untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan validasi data yang baik, diharapkan bantuan dan program lain dapat lebih tepat sasaran, sehingga mampu menurunkan angka kemiskinan.
"Kenapa harus validasi data? Karena paling tidak kita menata data dulu. Setelah data tertata, secara otomatis arah dari bantuan maupun yang lain ini juga lebih valid, kemudian juga lebih tepat sehingga betul-betul bisa menurunkan angka kemiskinan," jelasnya.
Selain itu, Akhmad juga menyoroti pentingnya pemahaman aturan oleh aparatur desa dalam proses pengadaan barang dan jasa serta teknik konstruksi. "Melalui inspektorat kita mendampingi bahwa kita memberitahukan aturannya itu harus ini ini ini," katanya.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Demak, Kurniawan Arifendi, menambahkan bimtek ini juga berfokus pada pembekalan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Ia juga menekankan pentingnya pencatatan data kematian yang tertib untuk menghindari akumulasi data yang tidak valid di masa depan.
Bimtek atau workshop tersebut dilaksanakan selama tiga hari yang melibatkan petugas pencatatan kematian desa dan BPD di Kecamatan Mijen dan Karangawen.
"Jadi ada dua kelas, jadi kelas untuk BPD dua orang kita harapkan ketua BPD sendiri dan satu orang operator desa," ujarnya.
Faishol, perwakilan dari BPD Bantengmati, Mijen, menyatakan workshop ini sangat bermanfaat bagi BPD. Ia berharap kinerja BPD semakin optimal di desa.
"Sangat bermanfaat bagi BPD, semoga kinerja BPD semakin maksimal," ungkapnya.
(prf/ega)