����ֱ��

Musim kemarau menyebabkan Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), kini berstatus siaga darurat bencana kekeringan. Kebijakan itu diterapkan setelah tiga kecamatan dan 12 kelurahan di Makassar teridentifikasi kekurangan air bersih.

Penetapan status siaga darurat kekeringan itu berdasarkan hasil asesmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar pada September 2024. Salah satu faktor ditetapkannya status bencana tersebut karena curah hujan di Makassar yang sangat rendah.

"Data menunjukkan bahwa memang kondisi Makassar saat ini kan curah hujannya di bawah normal. Itu laporan dari BMKG sebagai mitra kita," kata Kepala Pelaksana BPBD Makassar Achmad Hendra Hakamuddin kepada detikSulsel, Selasa (1/10/2024).

Hendra mengatakan curah hujan yang rendah berimbas pada berkurangnya pasokan air baku. Kondisi tersebut turut memicu sejumlah wilayah di Makassar kekurangan air bersih.

"Faktanya bahwa di beberapa wilayah Makassar, masyarakat mulai kekurangan sumber air bersih," ungkap Hendra.

Menurut Hendra, kekurangan pasokan air baku menjadi faktor kedua Makassar berstatus siaga darurat kekeringan. Hendra menegaskan kedua faktor itu perlu menjadi perhatian serius.

"Berdasarkan data dan fakta tersebut, kami dari BPBD menyampaikan kepada pimpinan (wali kota Makassar) untuk menetapkan Kota Makassar statusnya sebagai siaga darurat bencana kekeringan," ujarnya.

Dari hasil asesmen per 25 September 2024, BPBD Makassar melaporkan ada 37.308 warga dari 9.864 rumah terdampak kekeringan. Data terdampak tersebut tersebar di 12 kelurahan dari 3 kecamatan, yakni Tallo, Bontoala, dan Ujung Tanah.

Di Kecamatan Tallo, ada 7.040 rumah terdampak yang tersebar di Kelurahan Pannampu, Tallo, Suangga, Kaluku Badoa, dan Ujung Pandang Baru. Dari total rumah itu, dilaporkan 23.473 warga yang kekurangan air bersih.

Di Kecamatan Ujung Tanah, ada 1.218 rumah terdampak yang tersebar di Kelurahan Cambayya, Pattingalloang Baru, Camba Berua, dan Gusung. Sebanyak 5.878 jiwa kekurangan air bersih dari ribuan rumah tersebut.

Sementara di Kecamatan Bontoala, total 1.606 rumah dan 7.957 warga terdampak kekeringan. Jumlah itu tersebar di Kelurahan Bontoala Tua, Layang dan Bungaejayya.

"Data tersebut bukan berarti benar-benar kering, tapi suplai air bersih terganggu," ungkap Hendra.

Hendra mengatakan, BPBD Makassar saat ini masih melakukan asesmen lanjutan terkait tingkat kerentanan wilayah yang terdampak kekeringan. Dia berdalih situasi Makassar yang berstatus siaga darurat kekeringan masih dalam kendali.

"Karena jika dibandingkan tahun lalu dengan waktu yang sama, saat ini kondisinya tidak separah tahun lalu. Meskipun tidak hujan di Kota Makassar tapi wilayah-wilayah yang menjadi kontribusi sumber air bersih kadang hujan, seperti Maros dan Gowa," jelasnya.

Hujan di dua kabupaten itu menambah pasokan sumber air baku yang menyuplai Kota Makassar meski belum maksimal. Sumber air baku yang dimaksud berasal dari Bendungan Lekopancing Maros dan Bendungan Bili-bili Gowa.

"Data asemen per hari ini kami belum menyarankan untuk menaikkan status menjadi tanggap darurat, karena PDAM Makassar masih turun (menyuplai air bersih lewat mobil tangki). Artinya masih bisa meng-cover kebutuhan masyarakat," terang Hendra.

Hendra melanjutkan, pihaknya akan melakukan tindakan lanjutan jika status Makassar naik menjadi tanggap darurat bencana kekeringan. Tindak lanjut yang dimaksud dengan dengan mengucurkan biaya tidak terduga (BTT) untuk penanggulangan bencana.

"Konsekuensi kalau sudah tanggap darurat, adalah kemungkinan membuka akses BTT dengan melihat kondisi anggaran masing-masing SKPD terutama BPBD sebagai leading-nya," jelasnya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya...