����ֱ��

Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) akan memegang penuh operasional haji mulai 2026. Mereka berkomitmen mewujudkan Tri Sukses Haji, yakni sukses ritual, sukses ekosistem ekonomi, dan sukses keadaban-peradaban.

Kepala BP Haji KH Muhammad Irfan Yusuf mengatakan ibadah haji adalah momentum strategis membangun peradaban. Pihaknya ingin mengubah ekosistem haji menjadi lebih berdampak dan berkelanjutan.

"Kami ingin mengubah paradigma penyelenggaraan haji, dari yang semula berorientasi pada logistik semusim, menjadi sistem yang berdampak secara spiritual, sosial, dan ekonomi sepanjang tahun. Haji harus menjadi instrumen pembentuk masyarakat yang berdaya dan beradab," kata Irfan dalam keterangannya saat membuka kegiatan Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji di Hotel Ibis Style, Bogor, Sabtu (3/5/2025).

Menurut Gus Irfan, sapaannya, penyelenggaraan haji bukan sekadar tugas teknis, melainkan tanggung jawab kolektif untuk dampak yang lebih luas. "Kita tidak sedang mengurus logistik semusim. Kita sedang menggerakkan energi umat, menyambungkan spiritualitas dengan pemberdayaan," ungkapnya.

Gus Irfan memandang dana penyelenggaraan haji yang mencapai lebih dari Rp 20 triliun setiap tahunnya merupakan potensi luar biasa dalam memperkuat ekonomi nasional, khususnya industri halal dan sektor UMKM. Dia menekankan pentingnya sinergi antarsektor dan lintas lembaga, termasuk pelibatan akademisi dan pelaku usaha untuk merancang kebijakan yang inklusif dan berbasis data.

Gus Irfan juga menyoroti pentingnya pembinaan pascahaji agar para jemaah menjadi agen keadaban dan perubahan sosial. "Haji yang mabrur bukan hanya kembali dengan gelar, tapi kembali dengan akhlak dan visi membangun," tegasnya.

Ia mendorong adanya kurikulum manasik yang holistik, digitalisasi layanan, dan pembinaan yang berkelanjutan sebelum dan sesudah pelaksanaan haji. Langkah ini menjadi bagian persiapan operasional penuh BP Haji pada 2026 sebagaimana amanat Perpres 154 Tahun 2024.

Saat ini, kata Gus Irfan, BP Haji sedang menyusun SOP penyelenggaraan yang adaptif dan kontrak layanan multiyears yang efisien. "Presiden Prabowo Subianto ingin agar layanan haji mencerminkan martabat negara. Maka kami akan menjawabnya dengan kerja profesional, digital, dan berdampak," pungkasnya.

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji ini menghadirkan sejumlah pakar. Di antaranya Rektor IPB University Prof. Dr. Arif Satria, yang menggarisbawahi pentingnya sinergi antara ilmu pengetahuan dan kebijakan dalam membangun ekosistem haji, Prof. Herry Suhardiyanto, Dr. Irfan Syauqi Beik, Prof. Suryo Wiyono, serta sejumlah akademisi dan pejabat teknis lainnya.

Selama kegiatan, peserta juga membahas strategi optimalisasi aset negara seperti asrama haji menjadi pusat pemberdayaan umat yang terintegrasi, serta pentingnya pendekatan inclusive development yang melibatkan kelompok rentan dan komunitas lokal sebagai bagian dari rantai nilai haji.